Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan.
Berbagai sarana dan prasana disiapkan oleh pemerintah termasuk rumah dinas menteri.
Setelah ibu kota RI berpindah ke IKN di Kalimantan Timur, para menteri nantinya akan tinggal di rumah dinas yang disebut rumah tapak jabatan menteri (RTJM).
Pembangunan rumah dinas menteri di IKN ini sempat menuai perhatian publik.
Melihat desain rumah dinas menteri yang beredar, publik menilai bahwa RTJM terlalu mewah.
Spekulasi tersebut kemudian dibantah oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Menurutnya, rumah dinas menteri di IKN lebih kecil ukurannya dibanding rumah dinas Widya Chandra di Jakarta.
Basuki juga membeberkan keluhan yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut ternyata menilai rumah dinas menteri di IKN kecil dan semestinya bisa diperbesar.
Ada 36 rumah dinas menteri siap huni yang akan dibangun di dua kawasan di IKN yakni persil 104 dan persil 105 yang berlokasi di downslope dan uplsope.
Meski disebut kecil oleh Luhut, biaya pembangunan rumah dinas menteri di IKN ternyata fantastis.
Pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya Rp519,06 miliar.
Artinya, satu unit rumah dinas menteri di IKN menelan dana Rp14 milir lebih.
Biaya tersebut sudah termasuk isian rumah.
Sehingga para menteri tinggal menempati rumah dinas di IKN tanpa harus repot-repot membeli perabotan.
Miftah Salis Hidayah
Sumber: Ayo Bandung, Senin, 18 Maret 2024
Tidak ada komentar