Kontroversi KTP IKN, Apa sih Keuntungan Warga Punya KTP IKN? Dapat Workshop dan Pelatihan Gratis

Warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, telah menanti-nantikan momen penting ini dengan harapan besar. Prihalnya KTP Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam sebuah pernyataan, Bambang, seorang tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan keyakinannya bahwa tahun ini akan menjadi tonggak bersejarah bagi mereka.

“Insya Allah tahun ini kami akan jadi pemerintahan daerah khusus,” serunya sembari tersenyum, seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran 2024 di Masjid Rahmatullah, Desa Argomulyo.

Sementara Jakarta akan terus menjadi jantung finansial dan ekonomi, IKN diproyeksikan sebagai mitra setia. “Ini sebuah kemajuan dari kehadiran IKN,” kata Bambang dengan penuh semangat, sambil menyoroti perubahan KTP yang akan segera terjadi. “Keren ya Pak?,” godaannya disambut riuh oleh antusiasme warga yang hadir.

Bukan hanya perubahan administratif semata, tetapi juga janji akan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari warga.

Dengan KTP IKN di tangan, peluang kerja akan semakin terbuka lebar. Workshop, pelatihan, dan pendampingan dari OIKN akan menjadi ladang baru untuk mengembangkan potensi mereka. Dan tentu saja, dalam era digital seperti sekarang, literasi digital menjadi kunci utama.

“Tentunya, bagaimana kami menempatkan diri sebagai masyarakat ibu kota, sambung rasanya lebih baik,” tambah Bambang, dengan tegas menegaskan komitmennya.

Namun, Bambang juga menyoroti sebuah tantangan: agar warga tidak hanya menjadi penonton dalam kemajuan IKN, tetapi menjadi pelaku. OIKN siap memfasilitasi setiap langkah menuju kemandirian.

“Jangan sampai warga Sepaku menjadi penonton dari kemajuan IKN. Saya mengharapkan, warga Sepaku menjadi pelaku. Jika ada kesempatan, manfaatkan untuk melakukan kreasi dan inovasi,” cetusnya dengan semangat.

Dalam wawancara terpisah, Amran, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan beberapa kekhususan pemerintahan daerah khusus IKN. Dalam IKN, kepala otorita setingkat menteri dan diangkat langsung oleh Presiden. Pemilihan umum hanya dilakukan untuk Presiden, tanpa pemilihan kepala daerah.

Wilayah IKN diatur secara unik, dibagi menjadi kutanegara dan nagara tanpa kecamatan. Kepala wilayah administratif akan ditunjuk oleh Kepala OIKN. Kekuatan khusus OIKN meliputi berbagai aspek, mulai dari fasilitasi investasi hingga penataan lingkungan hidup, sementara urusan pemerintahan pusat tetap mengurus hal-hal yang bersifat absolut.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, termasuk uji coba infrastruktur yang akan dilakukan pada bulan Juni-Juli 2024, warga Sepaku, bersama dengan seluruh masyarakat IKN, siap menyongsong masa depan yang lebih cerah di bawah bayang-bayang ibu kota baru ini.

Miftahul Falah

Sumber: AyoBandung.com, Sabtu, 30 Maret 2024