Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?

Ekonomi Indonesia terancam jatuh terpuruk, tetapi Presiden Prabowo Subianto menyangkalnya dalam berbagai kesempatan. Ia menyebut para pengkritiknya sebagai “londo ireng” (pengkhianat) dan tampaknya untuk sementara belum berniat menghentikan proyek-proyeknya yang sangat besar dan menghabiskan banyak uang.

Sebuah kelompok dari bank sentral Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras. Rupiah terus berada di sekitar titik terendah dalam sejarah, sementara jumlah PHK tahun ini diperkirakan kembali meningkat hingga mencapai puluhan ribu.

Namun, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyangkal bahwa negaranya sedang menuju krisis ekonomi. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,6 persen. Dalam pidato-pidatonya, ia bahkan membandingkan dirinya dengan presiden sebelumnya dan mengkritik keras apa yang disebutnya sebagai “Londo ireng”.

Istilah tersebut sebenarnya merujuk pada para pekerja Ghana yang pada masa kolonial bekerja sebagai tentara bayaran, tetapi kemudian diperluas untuk menyebut orang Indonesia yang dianggap berpihak pada kepentingan Belanda selama perjuangan kemerdekaan.

Mereka masih ada hingga sekarang, menurut Prabowo: jurnalis, analis, dan bahkan anggota parlemen. Dengan nada mengejek, ia mengatakan, “Mereka hanya menunggu sampai semuanya runtuh. Pertama, pada bulan April terjadi sesuatu, lalu pada bulan Mei, Juni… Tetapi tidak terjadi apa-apa.”

“Prabowonomics”
Terlepas dari retorika kerasnya, tingkat kepuasan terhadap presiden sebenarnya berada di sekitar 80 persen. Namun, semakin banyak orang mulai mengkritik “Prabowonomics”, yang dianggap sebagai campuran antara kebijakan pemerintah yang terlalu berpusat pada negara, proyek-proyek populis berskala besar, dan janji-janji bantuan sosial.

Para investor asing mulai menarik diri dan membawa uang mereka ke tempat yang dianggap lebih aman, seperti Singapura atau Dubai. Lalu, apa yang salah?

Angka pertumbuhan sekitar 5 persen memang terlihat mengesankan, tetapi para ekonom memperingatkan bahwa angka tersebut dapat menutupi masalah struktural dalam perekonomian Indonesia. Negara ini menghasilkan banyak uang terutama dari nikel, batu bara, minyak, gas, emas, kayu, ikan, dan minyak kelapa sawit.

Komoditas-komoditas tersebut didorong oleh alam, sementara pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga semakin banyak campur tangan dalam pengolahan sumber daya alam di Indonesia.
Namun, pendapatan tersebut tidak mengalir secara merata. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh kelompok oligarki di Jakarta dan perusahaan-perusahaan asing. Pemerintah memang membantah hal tersebut, tetapi banyak orang merasakan bahwa biaya hidup semakin mahal dan kepastian pekerjaan semakin berkurang.

Sektor industri, yang seharusnya menjadi penggerak utama ekonomi, justru mengalami stagnasi di Indonesia. Negara ini sebelumnya dikenal sebagai tempat dengan biaya produksi yang murah dan memiliki populasi muda yang besar, sehingga menarik bagi pembangunan pabrik.

Namun, sekarang perusahaan-perusahaan lebih memilih negara-negara dengan tenaga kerja yang lebih murah dan peraturan yang lebih menguntungkan. Jika tujuannya adalah mengejar produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, Indonesia juga menghadapi persaingan dari negara-negara seperti Malaysia dan Thailand.

Investasi dan Industri
Beberapa sektor lain juga mengalami kesulitan. Indonesia masih harus mengimpor banyak kebutuhan, mulai dari bahan baku hingga produk teknologi.

Misalnya, industri otomotif belum berkembang secara optimal. Produksi kendaraan listrik memang meningkat, tetapi Indonesia masih harus bersaing dengan negara-negara lain yang menawarkan ekosistem industri dan tenaga kerja yang lebih kompetitif.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar. Negara ini mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang sangat besar. Namun, investor membutuhkan kepastian hukum, infrastruktur yang baik, serta tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.

Masalahnya, sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak mahasiswa dan lulusan muda kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka.
Hal ini menjelaskan mengapa mahasiswa secara berkala melakukan demonstrasi menentang kebijakan ekonomi Prabowo, termasuk dengan slogan “Menuju Indonesia Bangkrut”.

Beban Negara
Pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam memenuhi berbagai janji sosialnya. Negara harus menyediakan bantuan kepada puluhan ribu desa, memberikan subsidi, membangun sekolah, serta memenuhi kebutuhan kesehatan dan infrastruktur.
Kebutuhan anggaran untuk semua itu sangat besar.

Para ahli memperingatkan bahwa negara terlalu banyak mengeluarkan uang dan menghadapi defisit anggaran maksimum sekitar 3 persen. Tanpa adanya perubahan kebijakan, kepercayaan investor dapat semakin menurun.

Prabowo tampaknya mulai mendengarkan para “orang-orang Belanda” yang selama ini ia kritik. Ia baru-baru ini mengganti beberapa pejabat dan mulai membangun sistem baru untuk menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah.

Namun, belum jelas apakah program tersebut benar-benar akan menyelesaikan persoalan ekonomi yang lebih mendasar. Bahkan, kritik terhadap pemerintah semakin meningkat karena tuduhan korupsi dan lemahnya tata kelola.

Pemerintah juga menghadapi kritik karena subsidi bahan bakar yang dianggap terlalu mahal, sementara harga komoditas ekspor Indonesia mengalami tekanan.

Perbankan dan Masa Depan Ekonomi
Dalam beberapa hari mendatang, perhatian akan tertuju pada bank sentral Indonesia. Kebijakan yang diambil akan menjadi sangat penting bagi arah perekonomian negara.

Bank sentral sebelumnya menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah, tetapi sejak Juni mulai menurunkannya kembali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perubahan kebijakan tersebut dapat memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, jika kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia terus menurun, perubahan kebijakan tersebut justru dapat menimbulkan risiko baru.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apakah Prabowo akan menjadi presiden bank sentral berikutnya, atau akankah ia memilih orang yang sepenuhnya mendukung kebijakan ekonominya?

Noël van Bemmel

Diterjemahkan dari de Volkskrant, 29 Juli 2026