x

Penampakan Kantor Prabowo di IKN Nusantara Kaltim, Ada Rooftop hingga Plaza, Habiskan Dana Rp 1,7 T

waktu baca 5 menit
Rabu, 24 Apr 2024 07:25 0 35 PPU

Proyek pembangunan kantor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di IKN Nusantara Kaltim mulai dilelang.

Proyek bangunan gedung dan kawasan kantor Prabowo di IKN Nusantara Kaltim ini menelan anggaran Rp 1,7 triliun dengan total luas lahan 4,36 hektar.

Penampakan kantor Prabowo di IKN Nusantara Kaltim diungkap Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.

Berdasarkan laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Kementerian Pertahanan di IKN ini menelan anggaran Rp 1,7 triliun dengan total luas lahan 4,36 hektar.

Hingga artikel ini diunggah, sudah ada 31 peserta lelang dengan target pelaksanaan penandatanganan kontrak pada 21 Juni 2024.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, semua bangunan yang ada di IKN memiliki konsep green dan smart building, tidak terkecuali Kantor Kementerian Pertahanan.

“Semua bangunan di IKN punya dua konsep, green and smart building,” ucap Danis, Kamis (18/4/2024).

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, konsep bangunan hijau ini juga bisa dilihat dari uraian singkat proyek yang menampilkan ilustrasi 3D Kantor Kementerian Pertahanan, lengkap dengan hutan kota dan kolam retensi atau penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu.

Bakal tersedia juga lapangan upacara, viewing deck, rooftop, hingga plaza masjid di kantor baru Prabowo ini.

Hingga artikel ini diunggah, sudah ada 34 peserta lelang dengan target pelaksanaan penandatanganan kontrak pada 21 Juni 2024.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan bahwa semua bangunan yang ada di IKN memiliki konsep green dan smart building, tidak terkecuali Kantor Kementerian Pertahanan.

INVESTASI ASING – Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, berlanjut ke Tahap II. Investasi asing di IKN Nusantara bakal kembali didorong setelah ada putusan MK. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil menyebut komitmen sudah banyak.(KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)

“Semua bangunan di IKN punya dua konsep, green dan smart building,” ucap Danis saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/4/2024).

Daftar prioritas menteri yang bakal pertama pindah ke IKN di Kaltim

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah, sejumlah menteri juga bakal ngantor di IKN Nusantara.

Ada beberapa menteri yang masuk dalam daftar prioritas untuk pindah lebih dulu ke IKN.

Dari informasi dihimpun, pemerintah akan memulai proses pemindahan kementerian/lembaga (KL) yang masuk ke dalam daftar prioritas pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 mendatang.

IKN NUSANTARA – Ilustrasi Gedung Kantor Kementerian Pertahanan di IKN Nusantara, Kaltim. Penampakan kantor Prabowo di IKN Nusantara Kaltim. Ada Rooftop hingga plaza yang habiskan dana Rp 1,7 T. Dok Kementerian PUPR

Disebutkan, dalam daftar prioritas tersebut ada Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Basuki juga sempat menyatakan, bahwa dirinya akan menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN.

“Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma berapa bulan,” ujar Menteri Basuki dalam acara Main Event Sewindu Proyek Nasional, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk tahap pertama, ada 38 kementerian/lembaga yang pindah lebih dulu.

“Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga.”

“Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu,” kata Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Sementara itu, untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara direncanakan berlangsung pada September 2024.

Pemindahan tersebut diundur, dari Juli ke September, karena akan ada upacara 17 Agustus di IKN.

Sehingga, pemindahan ASN secara resmi akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus digelar di IKN.

“Kami mendapatkan arahan dari Istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai setelah Agustus. Insya Allah September,” kata Azwar Anas, Rabu.

Adapun, pemerintah akan memindahkan 11.916 pegawai ASN ke IKN pada tahap awal.

Kemudian pada tahap kedua, jumlah ASN yang akan dipindahkan sebanyak 6.000 pegawai.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, Pemerintah akan memindahkan sebanyak 14.000 ASN.

Sebagai informasi, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 ada sebanyak 47 tower.

Dengan rincian, ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Sementara itu, per April 2024 ini, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari 2024.

Dengan rincian, ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Sementara itu, per April 2024 ini, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari 2024.

Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100 persen, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96 persen, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48 persen, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61 persen, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80 persen, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45 persen dan IPAL 123 mencapai 26,67 persen.

Berikut 38 kementerian/lembaga yang diprioritaskan untuk pertama pindah ke IKN:

Setjen DPR
Setjen DPD
Setjen MPR
Setjen BPK
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Kemenko Marves
Kemenko Perekonomian
Kemenko Polhukam
Kemenko PMK
Kementerian Pertahanan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum & HAM
Kementerian Keuangan
Kementerian PUPR
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian PANRB
Kementerian ATR/BPN
Kementerian Setneg
Kementerian LHK
Kementerian ESDM
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kominio
Sekretariat Kabinet
BMKG
Bapanas
BPIP
BIN
KSP
BSSN
BNPB
Wantimpres
KPK
Kejaksaan
BPKP
BNPP

Editor: Amalia Husnul Arofiati

Sumber: TRIBUNKALTIM.CO – Jumat, 19 April 2024

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x