4 BUMN Karya Borong Proyek IKN, Juaranya Bikin Kaget
Perusahaan BUMN Karya beserta anak usahanya mendapat peluang garapan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. BUMN karya setidaknya telah mengantongi kontrak hingga Rp 48 triliun.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), mengungkapkan sejumlah emiten plat merah di bidang konstruksi diketahui mendapatkan hajatan dari proyek nasional tersebut.
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) yang menyatakan sedang menggarap dua proyek IKN senilai Rp 1,2 triliun.
Pihak manajemen WEGE juga membenarkan kabar tersebut secara resmi dengan rincian kontrak baru yang diperoleh pada tahun 2022 antara lain proyek hunian pekerja konstruksi dengan nilai kontrak bruto sebesar Rp 442 miliar, dan proyek Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan kontrak baru bruto sebesar Rp 746 miliar.
Dia mengatakan, progres pembangunan Gedung Kemenko Marves di IKN adalah sekitar 7 persen hingga Juli 2023. Yudha mengatakan, proyek tersebut ditargetkan rampung pada kuartal III/2024.
“Sehingga total kontrak yang berasal dari IKN sampai dengan saat ini adalah Rp 1,2 triliun,” kata Sekretaris Perusahaan Purba Yudha Tama dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (18/7)
Tak hanya itu, induk usaha WEGE yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga mendapat berkat dengan total kontrak yang diperoleh mencapai Rp 3,48 triliun di proyek IKN. WIKA diketahui menjadi kontraktor pelaksana pada pembangunan Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau – SP. Tempadung dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.
Sementara itu, Yudha menyebutkan pihaknya tengah mengikuti proses tender untuk pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN. Dia menuturkan, hasil tender proyek tersebut kemungkinan akan diumumkan pada pertengahan tahun ini.
Jika WEGE memenangkan tender, proses konstruksi proyek tersebut akan dimulai paling lambat pada kuartal IV/2023. Sementara itu, proses pengerjaan hunian tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2024 mendatang.
Selain itu, Yudha menambahkan perusahaan juga tengah menjajaki proyek-proyek pemerintah lain di IKN yang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, dia belum dapat menyebutkan proyek-proyek yang diincar perusahaan di IKN.
- PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengantongi kontrak baru dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 4,15 triliun per Juni 2023. Angka tersebut meningkat dari 7 proyek yang dikerjakan oleh perseroan senilai Rp 3,75 triliun per Mei 2023.
Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengungkapkan, peningkatan kontrak proyek per Juni 2023 tersebut bertambah menjadi 8 proyek dengan nilai kontrak Rp 4,15 triliun.
Hingga akhir Juni 2023, laporan PTTP menyebutkan hanya proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I yang telah mencapai progres 100%, sedangkan pembangunan proyek KIPP Tahap II baru mencapai 63,09%.
Sementara, proyek pembangunan 5 proyek lainnya bahkan belum mencapai 30%, di antaranya Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat baru mencapai 26,27%, Jalan Tol IKN Segment B 24,55%, sementara Gedung Istana Negara dan lapangan upacara baru 13,97%.
Sampai dengan akhir Juni 2023, perseroan mencatat total perolehan kontrak baru sebesar Rp 11,62 triliun. Capaian tersebut naik 6,31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), yakni Rp 10,93 triliun.
Kontrak PT PP disokong oleh proyek-proyek pemerintah yang berkontribusi 45,67%, disusul BUMN (SOE) sebesar 27,7% dan swasta 27,06%. Pihaknya pun masih optimistis dapat memenuhi target kontrak baru yang ditetapkan di akhir tahun 2023 ini sebesar Rp 34 triliun.
Sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja, skema pembayaran yang digunakan oleh Perseroan dalam pembangunan proyek-proyek IKN adalah dengan menggunakan skema pembayaran secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan dengan sistem pembavaran monthly payment atau milestone menyesuaikan dengan kondisi kontraknya.
- PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang tak ketinggalan dapat jatah melalui unit bisnisnya yaitu Infrastructure II Division memenangkan tender untuk pembangunan proyek Jalan Feeder Distrik KIPP IKN senilai Rp 1,3 triliun.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan kontrak baru Rp 8 triliun hingga Mei 2022. Perolehan itu setara 25% dari target kontrak tahun ini senilai Rp 38 triliun.
Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Destiawan Soewardjono mengatakan saat ini perusahaan juga akan menggarap beberapa proyek Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara yang menjadi salah satu penopang kinerja perseroan. WSKT pun sedang mengejar proses tender yang akan dimulai Juli mendatang.
“Kami harapkan di akhir tahun bisa mencapai proses tender, khususnya IKN, yang dimulai di Juli karena pemerintah menargetkan di 2024 proyek selesai. Kami hanya punya waktu yang pendek, Juli proses tender, dan Agustus proses fisik,” kata Destiawan dalam CNBC Indonesia Green Economic Forum, Selasa (28/6/2022).
Dia menambahkan WSKT memiliki tugas menggarap infrastruktur di IKN dengan konsep green construction dan hasilnya mendapatkan kualifikasi hijau. Selain IKN, Destiawan mengatakan perusahaan juga menggarap beberapa proyek dengan ‘cap hijau’ lainnya.
“Jadi target Rp 38 triliun kontrak ini berupa infrastruktur, juga ada building (bangunan). Dari beberapa proyek ini sebagian adalah proyek green yang diharapkan akan terus berkembang mendorong green economy,” ujarnya.
Perusahaan juga menyasar beberapa proyek hijau di luar negeri, seiring dengan besarnya permintaan pada konsep ini.
- Selanjutnya ada PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengerjakan tujuh proyek di IKN senilai Rp2,9 triliun yang meliputi Hunian Pekerja Konstruksi, Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Fender Jembatan Pulau Balang dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang, Rumah Tapak Kedinasan untuk Jabatan Menteri, kemudian Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sepaku, serta Land Development Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Zona 1B.
Nilai Kontrak Kumulatif
Terlepas dari proyek IKN yang berhasil diamankan, dari ke-empat besar BUMN karya, ADHI menjadi yang paling unggul dengan raihan nilai kontrak sepanjang paruh pertama 2023 sebesar Rp14 triliun. PTPP menyusul dengan total kontrak baru sebesar Rp11,62 triliun.
Posisi ketiga ada WIKA sebesar Rp10,5 triliun hanya saja periode nya baru sampai Mei 2023. Terakhir WSKT dengan nilai kontrak baru Rp7,82 triliun hingga akhir Juni 2023.
Proyek IKN yang masih menjadi angin segar bagi emiten konstruksi BUMN juga tak lepas dari dukungan anggaran infrastruktur pemerintah dalam APBD 2023 yang meningkat 7,75℅ menjadi Rp392 triliun, dibandingkan outlook APBD tahun sebelumnya sebesar Rp353,8 triliun.
Proyek-proyek konstruksi nasional juga akan semakin digencarkan mendekati tahun politik 2024, sehingga tahun ini menjadi masa yang paling efektif untuk mendorong penyerapan realisasi APBN dan APDB 2023 lebih optimal di bidang infrastruktur.
Kendati demikian, pengerjaan konstruksi juga sangat berkaitan erat dengan industri padat karya dan modal. Ini akan mempengaruhi likuiditas perusahaan yang tidak menutup kemungkinan masih ditopang oleh utang. Tingkat utang yang tinggi masih menjadi masalah belum usai bagi emiten BUMN karya kendati Bank Indonesia (BI) sudah menahan suku bunga.
Oleh karena itu dalam proses pengerjaan proyek tetap perlu diantisipasi ketahanan kinerja keuangan perusahaan terutama di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.
Romys Binekasri, CNBC Indonesia
Sumber: CNBC Indonesia, 21 July 2023
Pos terkait
Tidak ada komentar