Negara yang Menyalahkan Hujan

Sungai tidak pernah netral.
Ia hanya jujur.

Ia menyimpan apa yang disembunyikan negara: lumpur dari hulu, batang kayu dari izin, dan mayat dari keputusan. Sungai adalah buku besar yang tidak bisa dibakar. Ia menulis dengan arus, menandatangani dengan banjir.

Ketika hujan turun di Pulau Barat tahun itu, sungai tahu satu hal dengan pasti: ini bukan soal cuaca. Ini soal kekuasaan yang terlalu lama menunda pengakuan.

Hujan datang seperti biasanya. Musim basah. Angin barat. Awan dari laut. Tidak ada rekor, tidak ada anomali. Data meteorologi menyebutnya normal. Seandainya tanah masih ingat cara menyerap, seandainya akar masih punya tempat untuk berpegangan, air akan berhenti di batasnya.

Namun batas telah dicabut.

Tanah tidak lagi menjadi tanah. Ia berubah menjadi permukaan kebijakan: licin, keras, dan tunduk pada angka. Air menuruni bukit tanpa ragu, mengikuti bekas roda alat berat, mengikuti jalan yang disediakan izin.

Sungai membesar. Kota mengecil.

Raka tiba ketika negara masih berdiskusi tentang istilah. Bencana hidrometeorologi lokal, kata mereka, seolah air membaca peta administrasi. Seolah korban mati sesuai kewenangan.

Di posko utama, layar televisi menampilkan Presiden Samudrana. Wajahnya tenang, suaranya stabil—stabilitas adalah kata yang selalu muncul ketika sesuatu telah runtuh.

“Kita tidak boleh gegabah menetapkan Status Merah Tertinggi,” katanya.
“Kita harus menjaga iklim investasi dan ketertiban nasional.”

Raka tertawa pendek. Ia mantan jurnalis; ia tahu kalimat itu. Status bukan soal hujan. Status soal siapa yang akan diperiksa setelah hujan.

Ia datang sebagai relawan independen, membawa beras, obat, dan uang patungan warga. Ia tidak membawa izin. Ia membawa kebutuhan. Itu cukup untuk dihentikan.

“Distribusi bantuan harus melalui kementerian,” kata seorang petugas.
“Ini perintah langsung.”

Raka menunjuk tenda di belakangnya. “Orang-orang ini lapar.”

Petugas itu mengangguk. “Kami paham. Tapi negara perlu data.”

Negara selalu butuh data setelah korban mati.

Gudang negara kosong. Gudang relawan penuh dan disegel. Negara menjaga keteraturan lebih ketat daripada nyawa. Bantuan warga diperlakukan seperti ancaman. Kebaikan tanpa izin adalah pelanggaran.

Malam turun. Hujan turun. Sungai naik.

Mak Suri tidak tahu istilah hidrometeorologi. Ia tahu bau lumpur. Ia tahu suara kayu menghantam dinding. Ia tahu air yang naik tanpa bertanya.

Perempuan tua itu duduk di tenda paling ujung, memeluk tas plastik berisi sisa hidup. Anak dan cucunya tidak sempat berlari. Air datang lebih cepat dari kebijakan.

“Dulu sungai itu sopan,” katanya pada Raka.
“Ia tahu kapan harus berhenti.”

Raka diam.

“Sekarang,” lanjut Mak Suri, “sungai seperti orang yang diusir dari rumahnya sendiri.”

Ia menatap ke arah gelap, ke arah suara air yang tak pernah benar-benar berhenti.
“Ini bencana besar, ya?”

Raka tidak menjawab. Negara belum memberi izin pada kata besar.

Keesokan hari, Raka naik ke hulu bersama Arman, mantan petugas kehutanan yang terlalu lama dipaksa menutup mata.

Mereka berjalan di antara bukit gundul. Tidak ada hutan. Yang ada adalah angka, izin, dan janji pembangunan. Tanah terkelupas, seperti tubuh yang dibiarkan tanpa kulit.

“Hujan ini tidak bersalah,” kata Arman.
“Yang bersalah itu tanda tangan.”

Ia menunjuk plang: Wilayah Usaha Berizin. Tidak ada nama pemilik. Kepemilikan di negeri itu selalu anonim ketika bencana datang.

“Hutan dulu menahan air,” lanjut Arman.
“Sekarang kita menyuruh air cepat sampai ke kota.”

Sungai di bawah mereka berwarna coklat pekat, membawa batang kayu dan tanah yang seharusnya tinggal di atas. Ia mengalir cepat, tanpa belokan, tanpa jeda—seperti uang.

“Kalau Status Merah Tertinggi ditetapkan,” kata Arman, “audit lingkungan otomatis jalan.”
Ia menatap Raka. “Dan audit itu tidak kenal jabatan.”

Raka mengangguk. Ia tahu sekarang mengapa negara memilih menyalahkan hujan.

Di kota, negara bekerja keras membangun narasi.

Menteri Solidaritas Sosial berbicara tentang akuntabilitas. Bantuan warga harus diperiksa. Harus diizinkan. Harus dikendalikan. Negara takut pada bantuan yang bergerak lebih cepat dari birokrasi.

“Kami tidak ingin ada penyelewengan,” katanya.

Penyelewengan apa yang lebih besar dari membiarkan orang mati demi menghindari pemeriksaan?

Raka menerima pesan dari ibu kota. Dokumen internal. Banyak halaman disensor. Namun satu kalimat lolos:

Penetapan Status Merah Tertinggi berimplikasi pada evaluasi ulang konsesi hulu sungai.

Konsesi. Kata itu selalu muncul setelah banjir, tetapi selalu tenggelam sebelum pengadilan.

Raka membuka arsip lama. Kliping berita bertahun-tahun lalu. Politisi partai penguasa—saat masih oposisi—berteriak menuntut status nasional di bencana lain. Dulu, status adalah senjata. Kini, status adalah bom waktu.

Sekarang, orang-orang yang sama berbicara tentang stabilitas. Tentang tidak mempolitisasi penderitaan. Tentang kesabaran.

Kesabaran selalu diminta dari korban, tidak pernah dari pemilik izin.

Hari keenam, surat izin bantuan akhirnya turun. Kertas itu datang dengan pengawalan, seolah memuat rahasia negara. Raka menandatangani formulir, menyerahkan identitas, dan berjanji melaporkan setiap karung beras.

Negara ingin tahu ke mana nasi pergi, tetapi tidak ke mana hutan menghilang.

Bantuan dibagikan. Orang-orang makan. Sungai tetap di situ.

Mak Suri menerima sebungkus nasi. Ia menatapnya lama, lalu berkata:
“Terima kasih. Tapi anak saya tetap mati.”

Tidak ada kalimat resmi untuk menanggapi itu.

Sore itu, hujan turun lagi. Tidak deras. Cukup untuk mengingatkan bahwa alam tidak membaca konferensi pers.

Di televisi, Presiden Samudrana kembali berbicara. Tentang pemulihan. Tentang masa depan. Tentang investasi hijau.

Mak Suri menoleh ke Raka.
“Nak,” katanya, “kalau negara tidak mau menyebut ini bencana besar, apakah anak saya mati kecil?”

Pertanyaan itu tidak mencari jawaban. Ia adalah dakwaan.

Raka tidak menjawab. Ia tahu, jawabannya tidak ada di mulut manusia yang sedang berkuasa.

Sungai menjawabnya.

Air naik perlahan, membawa lumpur, batang kayu, sisa rumah, dan nama-nama yang tidak pernah disebut di pidato. Sungai tidak menuduh. Ia hanya menunjukkan akibat.

Di Pulau Barat, status tetap ditolak.
Audit tidak pernah datang.
Izin tetap berlaku.

Hujan akan turun lagi tahun depan.
Sungai akan mengingatnya.

Negara mungkin lupa.
Tetapi sungai tidak pernah memilih untuk lupa.

Dan selama hulu tetap dijual,
air akan terus menagih ke hilir—
dengan atau tanpa izin.

Tepian Sungai Cikumpa, pertengahan Desember 2025

Cerpen: Lais Abid

Dapatkan dan nikmati cerpen-cerpen serupa yang keren di sini atau klik di sini